Pengertian Kebijakan Publik dan contoh

Pengertian Kebijakan Publik - Ketika menonton berita di TV, pasti sering mendengan kata “kebijakan publik”. Kira-kira dalam hati apa maksud dari kebijakan publik itu sehingga sering kali terdengar saat menonton berita. Kebijakan publik sendiri sering sekali dikaitkan dengan pemerintahan dalam mengatur suatu negara. Pada artikel ini akan membahas mengenai pengertian kebijakan publik secara lengkap.
Kebijakan Publik
Kebijakan Publik pixabay.com

Pengertian kebijakan publik adalah suatu peraturan yang diatur pemerintah yang tentunya berdampak pada masyarakat luas serta bersifat mengikat. Jika ada salah satu warganya yang melanggar, maka warga tersebut tentunya akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Dengan adanya kebijakan publik, seluruh masyarakat akan menjadi lebih tertib dan tidak sewenang-wenang dalam melakukan hal yang tidak sesuai dengan aturan. Kebijakan publik ini sendiri ternyata memiliki pengertian yang berbeda-beda menurut para ahli. Berikut para ahli dalam menjelaskan pengertian ini.

  1. Menurut Woli

Kebijakan publik menurut Woli adalah sebuah kegiatan pemerintah yangdapat mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, baik itu dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga yang tentunya berpengaruh pada kemasyarakatan.

  1. Menurut Henz Eulau dan Kenneth Previt

Kedua ahli ini berpendapat kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat bersifat tetap dengan ditandai oleh perilaku yang berkesinambungan serta berulang-ulang, sehingga mereka bisa membuat suatu peraturan dan kemudian melaksanakannya.

  1. Menurut Robert Eyestone

Kebijakan publik menurut Robert Eyestone adalah suatu relasi antara unit pemerintah dengan lingkungan warganya. Jika dilihat dari maknanya, kebijakan publik ini sendiri bersifat democratic governance, yang artinya adalah warga bisa melakukan interaksi dengan pemerintah setempat secara langsung untuk bisa menemukan solusi yang sepadan atau sesuai dalam mengatasi berbagai masalah publik.

  1. Menurut Carl Friedrich

Kebijakan publik menurut Carl Friedrich adalah sesuatu yang diusulkan menurut arah tindakan atau sebuah kebijakan yang telah diajukan individu, kelompok, bahkan  juga pemerintah dalam mengatasi hambatan yang dihadapinya dengan tujuan mewujudkan suatu impian dan tujuan.

  1. Menurut Arnold Rose

Kebijakan publik menurut Arnold Rose adalah sebuah tindakan yang saling berhubungan.

  1. Menurut Bill Jenkins

Kebijakan publik menurut Carl Jenkins adalah sebuah keputusan yang didasari oleh para pelaku politik untuk mencapai suatu tujuan serta hasil berdasarkan berbagai pertimbangan yang dilakukan sebelumnya dan situasi tertentu.

  1. Menurut Amara Raksasataya

Kebijakan publik menurut Amara Raksasataya adalah suatu trik atau strategi yang digunakan demi mencapai suatu tujuan.

Menurut William Dunn, ada beberapa tahap dalam melakukan kebijakan publik. Tahap-tahap tersebut diantaranya:

  1. Penyusunan Agenda

Tahap pertama adalah sebuah tahap dimana dinilai sangat strategis dalam melihat fakta kebijakan publik. Pada tahap inilah ada sebuah ruang untuk memaknai apa yang dimaksud masalah publik dan tak lupa agenda publik juga tak luput dari perhatian. Jika ada sebuah isu dikategorikan sebagai masalah publik, namun mendapatakan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut menjadi prioritas untuk mendapatkan alokasi sumber daya yang lebih dibandingkan isu-isu lainnya. Untuk penyusunan agenda publik sendiri sangat penting sekali dalam menentukan suatu isu publik yang bisa diangkat ke dalam agenda pemerintahan. Isu kebijakan seperti ini juga sering dikenal dengan masalah kebijakan.

  1. Formulasi Kebijakan

Jika masalah sudah masuk ke dalam tahap agenda kebijakan, maka langakh selanjutnya adalah dibahas oleh para pembuat kebijakan. Biasanya, mereka akan membahas mengenai jalan keluar atau solusi dalam menyelesaikan masalah yang menurut mereka paling terbaik. Berbagai solusi yang ada biasanya diambil dari berbagai pilihan solusi yang ada.

  1. Legitimasi Kebijakan

Dalam tahap ini, tujuan legitimasi kebijakan itu sendiri adalah memberikan kesempatan otorisasi dalam proses dasar-dasar kepemerintahan. Jika sebuah tindakan legitimasi diatur dalam kedaulatan rakyat, maka warga negara harus mengikuti arahan-arahan yang diberikan pemerintah. Dengan demikian, melalui tahap ini semua warga belajar mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah.

  1. Evaluasi Kebijakan

Jika semua tahap sudah dilalui semua, maka akan diambil evaluasi kebijakan. Pada tahap ini sendiri bisa dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau juga bahkan penilaian kebijakan yang terdiri dari substansi, dampak, dan implementasi. Artinya adalah dalam evaluasi kebijakan dapat dinilai sebagai suatu fungsional. Pada tahap ini sendiri tidak hanya dilakukan di tahap akhir saja, melainkan juga bisa dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Kebijakan Publik terdiri dari 2 macam yakni kebijakan pusat dan kebijakan daerah.

  1. Kebijakan Pusat

Kebijakan yang satu ini biasanya dibuat oleh sebuah pemerintah pusat yang tentunya mengatur seluruh warga dalam satu negara.

  1. Kebijakan Daerah

Jika kebijakan pusat diatur oleh pemerintahan pusat secara langsung atau kepala negara, maka kebijakan ini dibuat oleh sebuah pemerintah daerah yang mengatur warga daerah masing-masing.

Ada beberapa sifat yang menyangkut kebijakan publik, diantaranya adalah kebijakan publik bersifat ekstraktif, regulatif, dan distributif.

  1. Kebijakan Publik Bersifat Distributif

Artinya adalah sebuah kebijakan yang dilakukan menyangkut hal penyerapan sumber material yang diperoleh dari masyarakat luas.

  1. Kebijakan Publik Bersifat Regulatif

Artinya adalah sebuah kebijakan pemerintah yang harus ditaati oleh seluruh warga negara demi terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat.

  1. Kebijakan Publik Bersifat Distributif

Artinya adalah kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mengalokasikan sumber material yang telah diperoleh masyarakat luas.

Fungsi-fungsi kebijakan publik diantaranya adalah

  1. Menciptakan ketertiban bermasyarakat demi terwujudnya kebijaksanaan ekstraktif dan distributif.

  2. Melindungi hak asasi di setiap warga dari penyalahgunaan wewenang kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintahan atau juga dari kelompok-kelompok yang dinilai mendominasi di masyarakat.

  3. Mencapai tujuan program jangka panjang dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada.

  4. Selalu hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan meskipun tidak ada aturan yang mengatur seorang pimpinan dalam mengeluarkan sebuah pernyataan.

Dalam kebijakan publik ini sendiri, terdapat beberapa perumusan kebijakan publik yang dilakukan oleh suatu pemerintahan yang sah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Beberapa perumusan tersebut diantaranya.

  1. Proses Input

Proses ini diawali dengan adanya berbagai kritikan serta dukungan dari masyarakat kepada pemerintahan.

  1. Pengolahan Input

Setelah menampung seluruh kritikan atau saran dan juga dukungan dari masyarakat, akan dibahas bersama pembuat kebijakan yang terdiri dari pemerintah, DPRD atau DPR RI, beebrapa tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kemudian, hasilnya akan dijadikan sebagai suatu keputusan yang telah disepakati menjadi suatu kebijakan.

  1. Proses Output

Ini merupakan tahap akhir setelah berhasil menemukan suatu solusi maka akan dilaksanakan oleh seluruh warga. Jika memungkinkan, bisa dilakukan adanya evaluasi kembali dalam penyempurnaan kebijakan yang dihasilkan ini.

Demikian penjelasan ini mengenai pengertian kebijakan publik yang disertai dengan beberapa poin penting secara lengkap. Semoga dengan adanya artikel ini bisa bermanfaat bagi para pencari referensi untuk mencari topik yang serupa. Artikel ini sendiri diambil dari berbagai referensi yang relevan.



Contoh :

Bantuan dana sekolah, Beasiswa guru, beasiswa mahasiwa, penggantian kurikulum dan lainnya

Belum ada Komentar untuk "Pengertian Kebijakan Publik dan contoh"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel